BENTUK SOAL PILIHAN GANDA
- Hukum sebagai aturan
tingkah laku para anggota masyarakat yang daya pengunaanya pada saat
tertentu diindahkan oleh sustu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan
bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang
yang melakukannya, pengertian hukum tersebut diungkapkan oleh....
- Prof Mr, E.M. Meyer
- Leon Duguit
- S.M.Amin, SH
- Utrech
- Prof, Dr.Notonegoro, SH
- Penggolongan hukum menurut
sumbernya antara lain adalah...
- Traktat dan Yurisprodensi
- Tertulis dan tidak
tertulis
- Lokal dan internasional
- Objektif dan subjektif
- Publik dan Privat
- Hukum yang memuat
peraturan dan mengatur bagaimana cara meolakukan dan mempertahankan hukum
material adalah hukum....
- Lokal
- Subjektif
- Objektif
- Material
- Formal
- Pernyataan Indonesia
sebagai negara hukum terdapat dalam UUD 1945 bagian...
- pembukaan
- batang tubuh
- aturan tambahan
- aturan peralihan
- alinea 4 pembukaan
- Salah satu pelaksanaan
kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, berdasarkan
pasal 2 UU nomor 2 tahun 1986 adalah peradilan....
- militer
- agama
- tata usaha negara
- umum
- mahkamah militer
- Salah satu pelaksana kekuasaan
kehakiman yang mempunyai kompetensi memeriksa dan mengadili perkara perkara
pidana yang dilakukan oleh seorang yang bersetatus sebagai angota militer
atau yang disamakan dengan itu disebut peradilan ....
- umum
- agama
- militer
- negeri
- tinggi
- Hukum adalah kumpulan
peraturan yang dibuat untuk mengatur msyarakat dalam mencari keadilan,
oleh karena itu hum bersifat....
- fleksibel
- mendesak
- sementara
- mengikat
- universal
- Pendapat para ahli hukum
atau sarjana hukum terkemuka disebut...
- doktrin
- traktat
- kebiasaan
- justifikasi
- yurisprodensi
- Lembaga yang bersifat
mandiri dan mempunyai wewenang mengusulkan hakim agung, menjaga dan
menjalankan kehormatan, keluhuran, martabat para hakim adalah....
- Mahkamah Agung
- Mahkamah Konstitusi
- Pengadilan negeri
- Pengadilan militer
- Komisi Yudisial
- Kewenangan untuk
memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelangaran oleh
presiden dan wakil Presiden menurut UUD 1945 adalah
- Mahkamah Agung
- Mahkamah Konstitusi
- Pengadilan tinggi
- Mahkamah militer
- Komisi Yudisial
- Berdasarkan UUD1945
setelah amandemen lahirlah salah satu lembaga baru di lingkungan peradilan
yaitu Mahkamah konstitusi yang berwenang untuk ....
- menguji undang –undang
terhadap UUD.
- Memutus peradilan tingkat
kasasi
- Mengangkat memberhentikan
hakim
- Menguji secara material
UUD 1945
- Membentuk seluruh partai politik
- Melakukan pengawasan
terhadap jalannya perdilan di daerah hukumnya dan menjaga supaya peradilan
diselengarakan dengan sewajarnya merupakan salah satu fungsi peradilan....
- Negeri
- Tinggi
- Agama
- Militer
- Tata usaha negara
- Obyek pengadilan tata
usaha negara meliputi bidang ....
- Hankam, politik dan
sosial
- Politik, hankam dan HAM
- Sosial, politik dan
ekonomi
- Ekonomi, politik dan
budaya
- Sosial, ekonomi dan
function publik
- Keberadaan MK dipandang
sangat penting untuk menjalankan fungsi peradilan sebagai berikut....
- Yudisial review, sengketa
kewenangan antar lembaga negara, pembubaran parpol dan hasil pemilu
- Yudisial review, sengketa
antar warga negara dan pembubaran partai peserta pemilu
- Sengketa hasil pemilihan
gubernur kepala daerah dan
pemilihan legislatif
- Pembubaran dan pembentukan
partai politik peserta pemilu
- Sengketa antar lembaga
negara dan pemerintah
- Berdasarkan makna isi
undang-undang no.4 tahun 2004 kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA yang
meliputi lingkungan badan peradilan
....
- Agama
- Militer
- Umum
- Tatausaha negara
- Mahkamah konstitusi
- MA sebagai puncak
peradilan menangani beberapa bidang kasasi, memutuskan perkara dalam
tingkat terakhir hal ini merupakan kekuasaan bidang....
- pengaawasan
- penberi nasehat
- pengamanan
- peradilan
- pelaksanaan hukum
- Hukum yang berlaku sekarang bagi suatu
masyarakat tertentu disebut hukum....
A. Objektif
B. Subjektif
C. Positif
D. Materil
E. Formal
- Ius constitutum adalah
hukum yang ...
A. berlaku umum dalam suatu negara
B. Hanya berlaku bagi orang tertentu
C. Memuat perintah dan larangan
D. Mengatur cara melaksanakan aturan
E. Berlaku sekarang bagi masyarakat tertentu
- Faktor yang mempengaruhi penegakan
hukum yang terdapat dalam sistem hukum adalah ....
A. Undang-undang
B. Kesadaran Masyarakat
C. Budaya
D. Politik
E. Penguasa negara
- Aparatur negara yang
merupakan pendekar hukum adalah
A. KPK, Hakim dan Jaksa
B. Polisi, Hakim dan Jaksa
C. KPK, Jaksa dan Pengacara
D. KPK, Polisi dan Jaksa
E.Hakim, Polisi dan KPK
- Contoh tidak kejahatan
makar diatur dalam KUHP pasal...
A.106
B.107
C.108
D.109
E.110
- Contoh tindak pidana
pelangaran adalah
A. Makar
B. Menghina Presiden
C. Menodai bendera
D. Mabok
E. Melangar susila
- Pasal 154 KUHP mengatur
tentang
A. melakukan penghinaan pada Presiden dan Wakil presiden
B. menyatakan permusuhan dan kebencian pada presiden
C. Menodai bendera /merobek bendera resmi negara RI
D. Menyatakan kebencian terhadap suatu golongan
E. Mengetahui kejahatan tetapi tidak melaporkannya.
- Pernyataan yang tidak
termasuk dalam faktor sistem hukum
yang mempengaruhi penegaan hukum di Indonesia adalah….
A. Kesadaran Hukum
B. Perkembangan masyarakat
C. Kebudayaan
D. Politik /penguasa
E. Asas-asas konsistensi
- Undang-ungan nomor 31
tahun 1999 dalah tertang...
A. Tata cara pemeriksaan kekayaan penyelengara negara
B. Pemberantasan tindak pidana korupsi
C. Penyelengara negara yang beresih dan berwibawa
D. Tata cara
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas
E. Tata Cara pelaksanaan peranserta masyarakat
- Dibawah ini yang tidak
ternasuk ciri –ciri korupsi
A. penyalah gunaan wewenang oleh pejabat
B. perbuatan yang dapat merugikan negara
C. tindakan yang menguntungkan para pejabat
D. tindakan yang merugikan kepentingan umum
E. tindakan yang dapat memperkaya diri sendiri
- Perubahan atas
undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan dan tidak pidana
korupsi diperbaharui dengan ....
A. Undang-undang no 20
tahun 2001
B. Undang-undang no, 30 tahun 2002
C. Undang-undang no, 28 tahun 1999
D. Peraturan pemerintah No. 65 tahun 1999
E. Peraturan pemerintah No. 67 tahun 1999
- Dari hasil survey “the transparency Internasional” terhadap 99 negara di dunia, Indonesia
menduduki rangking negara paling korup didunia nomor...
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
- Pernyataan Presiden Republik
Indonesia Yang disampaikan pada acara pencanangan gerakan nasional pemberantasan korupsi sedunia tahun 2005 di istana negara tanggal
...
A. 6 Desember 2004
B. 7 Desember 2004
C. 8 Desember 2004
D. 9 Desember 2004
E. 10 Desember 2004
- Peran masyarakat dalam
pemberantasan korupsi di Indonesia dapat diwujudkan dalam bentuk...
A. Mahkamah Konstitusi
B. Peradilan Umum
C. Lembaga Peradilan
D. Peradilan Agama
E. Lembaga Swadaya Masyarakat
- Upaya pemerintah untuk
memberantas KKN telah dilakukan dengan membuat instrumen hukum ataupun
melalui berbagai kebijakan antara lain :
1. menghindari sikap dan
perilaku KKN
2. tidak melaporkan bila
dilingkungannya terdapat orang yang melakukan korupsi
3. melaporkan bila mendapati
praktek uang
4. berani mengatakan
kebenaran
5. berani memberikan uang
kepada aparat
Pernyataan yang termasuk
peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi adalah...
A. 1-2-3
B. 2-3-4
C. 3-4-5
D. 1-3-4
E. 2-3-5
- Strategi untuk
memberantas korupsi yang mengedepankan
kontrol kepada 2 unsur dan paling berperan didalam tindak korupsi. Ini
pendapat dari....
A. Jeremy Pope
B. Utrech
C. Prof.Mr.E.M.Mayers
D. Leon Duguit
E. S.M.Amin SH
- Yang dimaksud dengan peran
serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi adalah....
A. peran aktif masyarakat untuk mewujudkan
penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN yang dilaksanakan dengan
mentaati hukum, moral dan sosial yang berlaku
B. peran
aktif masyarakat dalam mengawasi wakil-wakil rakyat dalam menjalankan tugas
sebagai lembaga legislatif
C. Peran aktif masyarakat dan wakil rakyat dalam
mengawasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya diberbagai bidang
D. Peran aktif lembaga peradilan dalam menjalankan
tugasnya dibidanng hukum memberantas korupsi di segala bidanng
E. Peran aktif lembaga peradilan dalam mengawasi
tugas-tugas yang dijalankan oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislatif
- Dibawah ini yang tidak
termasuk organisasi non partai yang ikut berpengaruh dalam pemberantasan
korupsi adalah...
A. lembaga swadaya masyarakat
B. perguruan
tinggi
C. lembaga
riset
D. organisasi kemasyarakatan
E. golongan karya
- Contoh organisasi kemasyarakatan adalah ...
A. Universitas Gajah Mada
B. Karang Taruna
C. Lembaga penelitian
D. Gerakan Indonesia Raya
E. Bank Perkreditan Rakyat
- Bentuk peran serta
masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menurut UU No. 31
Tahun 1999 adalah hak....
A.
mengawasi adanya dugaan pejabat yang telah melakukan korupsi
B. mencari,
memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan korupsi
C. untuk memdapatkan
kesempatan pelayanan organisasi maasyarakat
D. untuk mengawasi
jalannya pemerintahan dari tingkat daerah sampai pusat
E. membentuk
organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial
- Waktu yang diperlukan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan
tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum menurut UU no 31 tahun
1999 selama....
A. 10 hari
B. 15 hari
C. 20 hari
D. 25 hari
E. 30 hari
38. Salah satu pemain peran strategis dalam
mengkomunikasikan dukungan dan tungtutan publik terhadap pemerintah adalah....
A. partai politik
B. lembaga negara
C. media masa
D. perguruan tinggi
E. lembaga peradilan
39. media masa membeberkan tindak pidana korupsi
secara besar-besaran sehingga pelaku mendapatkan sangsi sosial dari pemberitaan
tersebut. Hal tersebut merupakan peran media masa dalam...
A. memberikan kontrol terhadap setiap kebijakan
pemerintah dalam arti luas
B. merumuskan agenda publik yang selalu menjadi perhatian para politisi
C. memperkuat masyarakat dan memciptakan lembaga
pemerintah yang kuat
D. memberikan pendidikan politik kepada seluruh
masyarakat pada umumnya
E. memberikan pengawasan khusus dalam bidang politik
kepada para pejabat
40. Bentuk yang paling efektif dalam mengembangkan
spiritualitas anti korupsi adalah melalui pendekatan ...
A. hukuman
B. kekeluargaan
C. keagamaan
D. organisasi
E. persaudaraan
Essay
41. Sebutkan tiga ciri negara hukum?
42. Tuliskan dua perbedaan antara pengadilan negeri
dangan pengadilan tinggi?
43. Sebutkan empat macam sangsi hukum
44. Tuliskan empat dari enam sikap dalam upaya
pemberantasan korupsi di Indonesia?
45. Sebutkan dua peran media masa dalam upaya
pemberantasan korupsi di Indonesia?
46.
KUNCI JAWABAN
PILIHAN GANDA
1.B 11.A 21.B 31.D
2.A 12.A 22.B 32.A
3.E 13.E 23.B 33.A
4.B 14.A 24.E 34.E
5.D 15.C 25.B 35.B
6.C 16.D 26.C 36.B
7.D 17.C 27.A 37.E
8.A 18.E 28.B 38.C
9.E 19.A 29.D 39.A
10.B 20.B 30.E 40.C
ESSAY
- Ciri negara hukum:
- pengakuan dan perlindungan HAM
- Peradilan yang bebas dan tidak memihak
- Legalitas hukum dalam segala bentuk
- perbedaan pengadilan
negeri dengan pengadilan tinggi adalah :
- pengadilan negeri ditingkat kabupaten/kota,
Pengadilan tinggi ditingkat propinsi
- Pengadilan negeri peradilan tingkat pertama,
pengadilan tinggi peradilan tingkat banding
- macam-macam sangsi hukum
- pidana mati
- penjara
- kurungan
- denda
- Sikap dalam upaya
pemberantasan korupsi
- memilih pemimpin yang baik dalam berbagai
kesempatan
- mendukung penuh upaya yang sedang dan akan
dilakukan pemerintah untuk memberantas korupsi
- menghormati dan menjunjung tinggi nilai kebenaran
dan keadilan
- berani mengatakan kebenaran atau tidak memutar
balikan fakta
- mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam menyelsaikan masalah
- berperan aktif dalam berbagai kegiatan
- Peran media masa
- memberikan pendidikan politik pada masyarakat
- mengkomunikasikan dukungan dan tuntutan publik
pada pemerintah
- memperkuat masyarakat dan menciptakan lembaga
pemerintahan yang kuat, terbuka dan bertanggung jawab
- merumuskan agenda publik
- memberikan control terhadap kebijakan pemerintah.
